Oleh : M.O.Saut Hamonangan Turnip, S.H., C.T.L.C.,C.T.T. | T.S & Partners Law Firm (Advocates & Legal Consultants)
Radar Nusantara, Garut, Jawa Barat – Pengembalian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi jelas tidak menghapuskan pidana yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU Tipikor yang menyatakan:
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Berita Lainnya
Jadi jelas berdasarkan pasal 4 UU Tipikor adanya pengembalian uang korupsi tidak menghapuskan pidananya.
BACA JUGA : Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Perusahaan Pembiayaan (Leasing) Dalam Melakukan Penagihan Dan Penarikan
Pengembalian kerugian negara bisa saja menjadi pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman pelaku.
Hal ini juga sudah ditegaskan dalam Pasal 13 Perma 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1/2020), yang menyatakan:
“Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa sebagaiman dimaksud dalam lampiran tahap 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan mahkamah agung ini”
Lampiran 4 huruf b angka 8 Perma 1/2020 menyatakan:
BACA JUGA : Mengenal Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata
“terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan”
Maka, adanya pengembalian uang hasil dari tindak pidana korupsi sebenarnya bisa dijadikan alasan bagi hakim untuk meringankan hukuman si pelaku namun tidak membuat pelaku bebas dari jeratan hukum.
Berita Lainnya
Berita Lainnya
Radar Terpopuler
