Yang paling aneh lagi setelah kami komunikasi dengan KPU dan PPK disitu hadir salah satu tokoh yang ingin menjadi pemimpin di Karanganyar hadir disitu saya tidak tau apa maksudnya dan apa tujuannya.
Di Kecamatan Karanganyar Kota dalam finalisasi saksi mendapatkan software tetapi ada penambahan suara dan kami protes ke PPK dan ada Komisioner KPU dan saya komplain akhirnya terjadi penghitungan ulang akan tetapi setelah pleno ada lagi penambahan suara di Kecamatan Matesih dan Kecamatan Karanganyar Kota, Setelah saksi tanda tangan ada lagi penambahan suara tidak sesuai dengan penghitungan suara.
Hal ini akhirnya KPU /Saksi-saksi menyampaikan ada penambahan suara di Kecamatan Matesih dan Kecamatan Karanganyar Kota sehingga suara bisa kembali lagi sesuai dengan perolehan suara di TPS-TPS Kabupaten Karanganyar.
Berita Lainnya
Setelah penghitungan suara legislatif Kabupaten Karanganyar selesai ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU No.706 selanjutnya DPC PDI Perjuangan membuat surat pengunduran diri saya pada 23 Maret 2024 saya tidak pernah ketemu dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Bagus Selo dan Sekertaris DPC PDI Perjuangan Drs.Sri Harjono akan tetapi disitu beliau berani bersaksi saya menyerahkan surat pengunduran diri dan saya sudah menyatakan secara lisan dan tertulis itu bukan tulisan saya, akan tetapi KPU tidak mau menerima dengan alasan peserta pemilu adalah Partai Politik.
“Harapan kami pengunduran-pengunduran diri yang ada di Kabupaten Karanganyar atau daerah lain di Jawa Tengah ini sepatutnya ada verifikasi secara faktual sehingga apakah benar caleg tersebut mengundurkan diri atau tidak, karena ada 34 orang yang berkoordinasi kepada kami yang merasa bertanda tangan ada keterpaksaan dan diundurkan dari DPC PDI Perjuangan masing-masing.” jelasnya.
“Dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan ini sangat berharap kepada DKPP Republik Indonesia karena saya sudah melaporkan dan menyampaikan bukti serta sudah memenuhi syarat sehingga kami menunggu untuk segera disidangkan serta kami berharap kepada Komisi Yudisial untuk mengawal dan mengawasi proses sidang di PTUN Semarang.”ujarnya.
Kami mohon Kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Karanganyar apa yang di lakukan KPU Karanganyar bukan merupakan delik aduan namun delik pidana ,saya memohon untuk memeriksa dugaan mal administrasi ini tanpa laporan dari sayapun dapat diproses demi hukum.
Kami mohon Komisi Kejaksaan Republik Indonesia karena di PTUN lawyer KPU Karanganyar adalah Lawyer dari Kejari Karanganyar kami berharap melihat fakta yang ada secara fair dalam persidangan.
Kami juga berharap kepada Pj Gubernur Jawa Tengah serta Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk menelaah kembali SK yang telah memutuskan Sdr Prasetya Adi Saputro untuk ditunjau ulang SKnya karena belum inkrah di PP TUN karena ada dugaan penyalahgunaan oknum DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan KPU Kabupaten Karanganyar dan mencabut surat pelantikan tersebut.
Saya menyampaikan ini tidak bermaksud melawan DPP-PDI Perjuangan namun Saya melawan Oknum atau Kader PDI Perjuangan yang telah menzolimi sesama kader PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar, saya berharap Ketua Umum PDI Perjuangan dapat memberikan sangsi tegas kepada oknum-oknum tersebut.
Surat Keputusan dari DPP PDI Perjuangan No.6541 tidak ditaati oleh Kader DPC PDI Perjuangan oleh Ketua dan Sekertaris.
“Saya yakin apa yang saya sampaikan,ada resiko buat saya entah kehilangan nyawa, Saya siap menjadi tumbal demi tegaknya demokrasi dan konstitusi.” pungkas Suprapto.
(Redaksi Tim)
Berita Lainnya
Berita Lainnya
Radar Terpopuler
