Radar Nusantara, Papua Barat – Polemik aturan OTSUS, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah Orang Asli Papua, sepertinya bukan persoalan bagi seorang Mohamad Lakotani. Karena apa? semua lini telah “terkondisikan” dengan baik. Di dalam MRP PB sendiri, ada Maxsi Ahoren yang siap mengamankan “Mohamad Lakotani”. Yang mungkin Publik tidak ketahui adalah, Maxsi Ahoren adalah Wakil Ketua I MRP Papua Barat yang juga maju dalam Pilkada Manokwari Selatan tanpa mengundurkan diri dari “Majelis Rakyat Papua”.
Konspirasi Hitam Untuk Memuluskan Jalan Kekuasaan
Berita Lainnya
Seperti yang sudah disampaikan diatas, terkait dengan KEPUTUSAN ASOSIASI MAJELIS RAKYAT PAPUA SE-WILAYAH PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT BAKAL CALON GUBERNUR DAN BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR, Mohammad Lakotani telah memasang “Maxsi Ahoren” di dalam tubuh MRP Papua Barat sebagai Wakil Ketua I.
Konflik Of Interest
Yang Publik tidak ketahui adalah, Maxsi Ahoren adalah Kandidat Pilkada Manokwari Selatan yang di Dukung oleh Partai Gerindra berkat restu Mohamad Lakotani. Dan Maxsi Ahoren “Wakil Ketua I MRP-PB” maju dalam Pilkada Manokwari Selatan tanpa “mengundurkan diri” dari MRP-PB. Sudah jelas akan terjadi Politik kepentingan dalam memuluskan langkah kekuasaan Mohamad Lakotani.
“Kebaikan” Mohamad Lakotani dalam memuluskan Rekomendasi Gerindra untuk Paslon MANIS (Maxsi Ahoren dan Imam Syafi’i) di Pilkada Manokwari Selatan 2024, tentu bukanlah tanpa alasan. Karena itu juga menjadi bagian dari “Skema Konspirasi Mohamad Lakotani” untuk memuluskan Jalan Kekuasaan dan Politik di Papua Barat.
Walau DPC Gerindra Manokwari Selatan memberikan Dukungan pada Kandidat lain, namun demi memuluskan Skema “Pengamanan” Mohamad Lakotani, Rekomendasi Partai juga “mengikuti” arahan Mohammad Lakotani. Jangankan soal Rekomendasi Partai, “Demi Amankan Posisi”, Mantan Narapidana dengan Status Bebas Bersyarat saja, bisa diangkat sebagai Ketua DPC Gerindra di Kaimana.
DOAMU Jilid 2, Kemauan Dominggus Mandacan, atau Ke-Ngototan Mohamad Lakotani?
Menjadi pertanyaan publik tentunya, DOAMU Jilid 2, adalah keinginan Dominggus Mandacan atau Ke-Ngototan Ambisi seorang Mohamad Lakotani (Mola), karena apa? jauh sebelum DOAMU Jilid 2 bergulir, Publik juga banyak mengeluhkan terkait peran “Wakil Gubernur”, dan Tentunya tidak sebodoh itu, seorang Dominggus Mandacan “tidak mendengar” suara masyarakat, kecuali memang Dominggus Mandacan “tersandera” Kasus. Karena sangat mengetahui Dominggus Mandacan tersandera, maka Mohamad Lakotani “Sangat Ngotot” mendorong Goal DOAMU Jilid 2.
DOAMU Jilid 2, Mohamad Lakotani Sangat Di-Untungkan.
Mohamad Lakotani tentu sangat di untungkan dalam DOAMU Jilid 2, jika Dominggus Mandacan “diangkut KPK” dalam separuh perjalanannya terkait dengan Suap terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Maka otomatis Mohamad Lakotani yang akan naik sebagai Gubernur Papua Barat, apabila “di-amankan” hingga akhir Jabatan baru “di LUKMEN-Kan”, Mohamad Lakotani tetap memiliki Dua kali kesempatan untuk menjadi Gubernur Papua Barat.
Rosa Muhammad Thamrin PAYAPO, dari mantan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, menjadi Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang mengatur Hibah 200 Milyar untuk Pelaksaan Pilkada Serentak Papua Barat 2024
BACA JUGA : Kemendagri Pantau Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Provinsi Papua Selatan
Luar Biasa memang permainan Konspirasinya, sebelum meletakkan jabatan sebagai PJ Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengangkat Rosa Muhammad Thamrin Payapo sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat, tentu itu bukan “ketidak-sengajaan”, namun masih menjadi satu bagian daripada “Skema” Mohamad Lakotani. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa Paulus Waterpauw tidak maju di Papua Barat, justru memilih maju di Provinsi Papua. Ya, itu adalah bagian dari “deal” Politik.
Jalan Hitam Politik Papua Barat
Harus diakui, Mohamad Lakotani memang sangat lihai sebagai seorang “Pemain Politik”, dalam Pilkada serentak 2024 ini, Peran Mohamad Lakotani sangat Dominan dalam mengamankan beberapa “Kabupaten” yang berpotensi menjadi penyangga suaranya sebagai “Jalan Menguasai Politik di Papua Barat”.
Kabupeten Fakfak
Kabupaten Fakfak, menjadi Kabupaten Krusial bagi Mohamad Lakotani, dimana sejak awal Bupati terlapor Korupsi, Untung Tamsil sudah di “tarik” ke Gerindra oleh Mohamad Lakotani, dan yang terpenting adalah Suara Muslim Papua Barat yang notabene Mayoritas di Fakfak sangat dibutuhkan oleh Mohamad Lakotani.
Luar biasa bukan, LHKPN Untung Tamsil tidak seberapa, bahkan pernah diberitakan sebagai Bupati dengan kekayaan minus, namun dalam Pilkada Serentak 2024 ini hampir mampu memborong semua Partai dan menciptakan “Lawan Kotak Kosong”. Terlapor Korupsi Kabupaten Fakfak satu ini memang hebat dalam pencitraan, dan sangat luar biasa dalam mengelola APBD untuk memperkaya keluarga dan kolega.
Kabupaten Manokwari
Pada Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Manokwari Selatan sudah di pastikan melawan Kotak Kosong, Paslon Hermus Indouw (incumbent) berpasangan dengan Mugiyono dari PKS. Hermus Indouw adalah Kader PDI-P, namun secara Kepentingan Politik, tentu Hermus memiliki Pandangan dan Jalan Sendiri, mengingat Pilpres 2024 ini, Presiden terpilih adalah Pimpinan Partai Gerindra. Hermus Indouw sendiri memiliki kedekatan dengan DOAMU, mengingat Kabupaten Manokwari dengan Provinsi Papua Barat tidak memiliki Perbatasan Wilayah yang jelas, selama Periode DOAMU Jilid I, Kabupaten Manokwari menerima banyak Proyek Pembangunan dari Provinsi Papua Barat.
Lanjut Baca Ke Halaman 2
Berita Lainnya
Berita Lainnya
Radar Terpopuler
