GNPP Sumut Meminta, Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Atau Polda Sumut Untuk Segera Memeriksa Hasil Temuan BPK RI Di Dinas PUPR Sumut

Radar Nusantara, Medan / 01-11-2024 – Perdananya usai resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto menekankan pemberantasan korupsi dilakukan hingga ke akar-akanya

Presiden juga mengajak semua lapisan masyarakat bergandengan tangan menghadapi tantangan korupsi yang semakin menggila.

Berita Lainnya

Camat singkep selatan bersama Jajarannya dan masyarakat giat Gotong royong, Goro, Bersih-bersih tempat Taman pemakaman umum TPU di desa Resang
Langkah Tegas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Pindahkan 64 Orang Narapidana Risiko Tinggi ke Nusakambangan
Kemendagri dan UNICEF Advokasi Percepatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Maluku
Erick Thohir Bicara Peluang Kevin Diks Main di Laga TIMNAS Indonesia VS Jepan dan Arab Saudi Usai Mees Hilgers Absen
Puspenkum Terima Kunjungan Office Tour Mahasiswa FH UGM

Atas Peryataan Presiden Prabowo Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Anton Sihombing siap melaksanakan amanah pemberantasan korupsi di Sumatera Utara khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Prov Sumatera Utara menyoroti LHP BPK atas LK Prov Sumatera Utara TA.2023 .

pertimbangan perpanjangan waktu kontrak pekerjaan pada Dinas PUPR belum didukung justifikasi yang memadai atas nama pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Provinsi Sumatera Utara pada paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Balige -Tarabunga-Meat (Bts Taput) di Kab Toba dengan No.dan Tanggal SPK : 602/DPUPR/UPTD-TRT/426/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp.25.573.174.460,00 dengan masa pekerjaan 240 hari Kelender

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan KPA, PPTK dan pengawas lapangan staf Inspektorat dan penyedia dan penyedia, penguji mutu kepadatan aspal di laboratorium BBPJN II serta penguji beton di UPTD Laboratorium Badan Konstruksi Dina PUPR terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.553.400.111,48 dengan rincian aspal laston lapis (AC-WC) kekurangan volume Rp.147.394.748,11 untuk lapis pondasi kekurangan volume Rp.114.588.193,88 dan untuk bahu beton kekurangan volume Rp.291.417.169,49 jumlah keseluruhannya Rp.533.400.111,48 untuk paket PHJD Ruas Jalan Sp.Lae Pondom -Silalahi-Bts Karo di Kab.Dairi dengan No.dan Tanggal SPK 620/KTR/KPA/DPUPR/UPTD-SDK/1026/2023 tanggal 6 April 2023 dengan masa pelaksanaan 233 hari kelender hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama KPA,PPTK, pengawas lapangan, staf Inspektorat dan penyedia penguji mutu kepadatan aspal di Laboratorium BBPJN II serta3 pengujian mutu beton di UPTD Laboratorium bahan konstruksi Dinas PUPR terdapat kekurangan. Volume sebesar Rp.563.747.566,81 dengan rincian uraian pekerjaan untuk aspal laston lapis Aus (AC-WC) kekurangan volume dan mutu Rp.51.923.573,09 untuk laston lapis Aus (AC-BC) kekurangan volume Rp.41.384.020,10 untuk bahu beton (FC =15Mpa) kekurangan volume Rp.470.747.566,62 jumlah keseluruhannya Rp.563.747.566,81 menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut Anton Sihombing menilai masih banyak lagi pekerjaan di Dinas PUPR Prov Sumatera Utara TA.2023 pengelolaannya tidak sesuai dengan. spek dikarenakan Kepala Dinas PUPR Prov Sumatera Utara pada waktu tender paket Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penanganan Long Segment pada Ruas Balige-Tarabunga-Meat (Bts Taput) Kab.Toba dan Paket PHJD Ruas Jalan Sp.Lae Pondom -Silalahi-Bts -Bts Karo di Kab.Dairi TA.2023 mejabat Kepala Pokja ULP Provsu.

Ketua Dewan Pakar GNPP Anton Sihombing menilai selaku Penanggung Anggaran (PA) tidak optimal mengawasi pelaksanaan anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya

Atas dasar Kekurangan volume dan mutu pada dua pekerjaan tersebut Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

Lebih lanjut Anton Sihombing saat ini sedang menyoroti paket lanjutan Pekerjaan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional Mendiang TA.2023 dan lanjutan 2024 dan Pembangunan Alun-alun di beberaoa Kab/Kota diantaranya:

Kab.Nias Utara
Gunungsitoli

3.Padang Sidimpuan,

4 Tanjung Balai,

5 pematang Siantar

6.Tebing Tinggi

7.Kota Binjai

dikerjakan oleh masing-masing UPTD Dinas PUPR Provsu TA.2023 sedang dalam penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah masing-masing.

Akibat kelalaian yang dilakukan PA, PPTK, pengawas lapangan serta penyedia diduga ada kebocoran,Keuangan negara dalam sekala besar, dalam hal ini siapa yang mau bertanggungjawab.

GNPP sumut meminta,kejaksaan tinggi sumatra utara atau polda sumut untuk segera memeriksa hasil temuan BPK RI di dinas PUPR sumut.

sesuai dengan pidato Bapak Presiden Prabowo para pelaku korupsi uang negara harus diberantas sampai keakar-akarnya dan dihukum serta dimiskinkan kata Anton Sihombing di ruang kerja Dewan Pakar GNPP Sumut Jalan Tritura 71 F Kota medan. (Tim/SH)