Radar Nusantara, Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didapuk menjadi salah satu pembicara pada pertemuan 10th Local and Regional Government (LRG) World Water Forum (WWF) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Rabu (22/5/2024). Mendagri dalam pertemuan itu menegaskan, pengelolaan sumber daya air memerlukan orkestrasi yang besar dari lintas negara dan lintas sektor.
Pasalnya, air bersifat transnasional dan melintasi batas antarnegara, tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat mengelola air secara mandiri. Oleh karena itu, orkestrasi dari semua negara sangatlah penting. Upaya terpadu harus dilakukan di tingkat internasional seperti yang dilakukan pada 10th WWF atau Forum Air Sedunia ke-10 yang kali ini berlangsung di Bali.
Berita Lainnya
“Itu saja tidak cukup, kita perlu memiliki orkestra yang lebih kecil di suatu negara di semua tingkatan: nasional dan lokal yang mencakup provinsi, kota besar, kabupaten, dan bahkan desa. Dan jika Anda berbicara tentang kerja sama dan kontribusi semua negara maka itu tidak mudah, karena kita mempunyai sistem politik dan administrasi pemerintahan yang berbeda,” katanya.
Mendagri melanjutkan, sistem politik dan administrasi pemerintahan antara satu negara dengan lainnya berbeda-beda. Ada negara yang menganut sistem demokrasi, sentralisasi, juga desentralisasi baik penuh maupun sebagian. Namun bagaimanapun sistemnya, air tidak mengenal sistem tersebut. Hal ini memerlukan upaya kooperatif yang melibatkan peran pemerintah di semua tingkatan mulai dari internasional hingga desa.
BACA JUGA : Kemendagri Sebut UMKM Punya Peran Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi
“Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem desentralisasi sebagian. Negara ini terdiri dari 38 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten, mencakup 280 juta umat manusia. Kami membagi tugas pengelolaan air kepada pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Sekali lagi itu tidak mudah, karena fakta luasnya negara,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri membagikan beberapa upaya strategis yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Beberapa upaya tersebut yaitu pertama, menerbitkan kebijakan terkait air minum dan sanitasi dalam rangka pemenuhan target pembangunan nasional. Kedua, pemerintah pusat memfasilitasi dan mengawasi Pemda dalam rangka meningkatkan penggunaan air irigasi. Ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi Pemda dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan cuaca ekstrem, serta tanah longsor.
Lanjut Baca Ke Halaman 2
Berita Lainnya
Berita Lainnya
Radar Terpopuler
