Radar Nusantara, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mendukung pelaksanaan keberlanjutan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan pada sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Skema Normal Program Kartu Prakerja, beberapa waktu lalu di Harris Vertu Hotel Jakarta.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (29/1), kegiatan sosialisasi tersebut dibuka oleh Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin selaku Ketua Pelaksana Program Kartu Prakerja serta dihadiri oleh Asisten Deputi IV Kemenko Perekonomian; Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; Direktur Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja di 20 provinsi dan 11 kabupaten/kota yang belum tersedia pelatihan offline dan Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI).
Sejak Program Kartu Prakerja diluncurkan pada 2020 hingga batch 62 pada Oktober 2023, sebanyak 17,5 juta orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota telah menerima Program Kartu Prakerja. Beragam latar belakang dari penerima program antara lain: 86% belum pernah mengikuti pelatihan, 3% penyandang disabilitas, 51% perempuan, 18% pendidikan SD ke bawah, dan 3% purna Pekerja Migran Indonesia.
60% dari total peserta Program Kartu Prakerja adalah pengangguran dan 30% dari total peserta berhasil memperoleh pekerjaan dan berwirausaha. Sepanjang 2023, MPPKP gencar melaksanakan sosialisasi, baik melalui kanal media daerah, media sosial, media lainnya maupun melalui rapat koordinasi online dan offline.
BACA JUGA : Kemendagri Dorong Percepatan Sertifikasi NKV dan RPH
Desain awal Program Kartu Prakerja bertujuan untuk peningkatan kompetensi dengan sasaran penerima yaitu pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK dan pekerja yang ingin re-skilling dan up-skilling. Kemudian datangnya pandemi Covid-19 sebelum program ini sempat diluncurkan mengubah sifat program menjadi semi bantuan sosial yaitu tidak hanya untuk peningkatan kompetensi saja, tetapi juga untuk mempertahankan daya beli kelompok terdampak Covid-19 dengan sasaran memprioritaskan pekerja terkena PHK/dirumahkan dan pelaku usaha kecil/mikro yang terdampak.
Kemudian pada 2023, dengan beralihnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, Program Kartu Prakerja semakin meningkatkan mutu pelatihan di Skema Normal dengan mengadakan pelatihan secara tatap muka (offline), pelatihan bauran (online dan offline), dan pelatihan webinar (online) dengan batas minimal durasi pelatihan 15 jam.
Perubahan mendasar Program Kartu Prakerja dari skema semi bansos menjadi skema normal yaitu moda pelatihan yang semula hanya dilaksanakan secara daring berubah menjadi daring-bauran-luring. Selain itu, pagu anggaran pelatihan mengalami kenaikan dari maksimal 1 juta rupiah menjadi 3,5 juta rupiah. Kemudian besarnya insentif pun juga mengalami perubahan dari sebesar 4 kali Rp. 600 ribu menjadi 1 kali Rp. 600 ribu.
Lanjut Baca Ke Halaman 2
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
2 Komentar