Radar Nusantara, Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan tiga poin penting pada Ministerial Meeting The 10th World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Senin (20/5/2024).
Pertama, kata Mendagri, memastikan solidaritas dan inklusivitas di antara seluruh negara dan pemangku kepentingan terkait air. Mendagri menekankan, Forum Air Dunia ke-10 harus mendorong upaya inovatif untuk menjamin keberlanjutan sektor air.
Berita Lainnya
“Kita harus terus memberikan hasil nyata terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, serta akses terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai,” kata Mendagri saat memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut.
Kedua, lanjut Mendagri, membangun sinergi dalam berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan air. Untuk itu, dalam Forum Air Dunia ke-10 ini, ia meminta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat regional, nasional, bahkan hingga tingkat lokal. Proses-proses ini akan memastikan implementasi nyata dari target dan tujuan global terkait air, termasuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.
Ketiga, sambung Mendagri, mengarahkan komitmen politik yang membawa hasil nyata. Mendagri menegaskan, pemerintahan di seluruh dunia perlu menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan, dan mengubah diskusi menjadi tindakan. Pembuatan kebijakan yang efektif dan komitmen jangka panjang terhadap solusi air akan menentukan keberhasilan pembahasan saat ini dan seterusnya.
BACA JUGA : Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah
“Oleh karena itu, Forum Air Dunia ke-10 harus menjadi mercusuar, yang memandu jalan kita menuju kerja sama yang inklusif, berdampak, dan saling menguntungkan, untuk melindungi generasi mendatang,” ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan, permasalahan air tidak hanya menjadi tanggung jawab para profesional dan akademisi, namun juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dari para pembuat kebijakan, yang menekankan bahwa air bersifat politis.
“Ini adalah saat yang mendesak bagi umat manusia, karena pemerintah harus menunjukkan solidaritas dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis air,” tuturnya.
Lanjut Baca Ke Halaman 2
Berita Lainnya
Berita Lainnya
Radar Terpopuler
