Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Gunawan memaparkan mengenai penggunaan senjata api, tertuang dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri kemudian turut diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.
Secara spesifik, merujuk dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia. Di dalam Peraturan Kapolri, turut diatur syarat-syarat lebih lanjut bahwa senjata api hanya boleh dipergunakan dalam keadaan saat membela diri dari ancaman luka berat atau kematian dan mencegah terjadinya kejahatan berat.
Sebelum menggunakan senjata api, polisi perlu memberi peringatan dengan ucapan yang jelas kepada sasaran untuk berhenti dan menunggu agar peringatan diindahkan. Namun, dalam beberapa kondisi, peringatan tidak perlu diberikan ketika kejadian yang berlangsung berada dalam jarak dekat sehingga tidak bisa lagi untuk menghindar.
“Istri korban penembakan sejak awal memang mengadukan kejadian yang dialami suaminya kepada kami dan kami wajib menerima pengaduan masyarakat untuk menegakkan keadilan.” ujar Pengawas DPI.
“Kami dari FPII dan DPI menyerahkan segala hal terkait permasalahan hukum bagi keluarga korban penembakan kepada Penasehat Hukum FPII Adv.Arhur Noija,SH., Kantor Gerai Hukum ART & Rekan dan istri korban sudah menandatangani surat kuasa permohonan bantuan hukum. “lanjutnya.
BACA JUGA : Wakapolres Singkawang Kompol Tri Prasetyo, S.I.K., M.H. Lakukan Supervisi di Pos Pengamanan Lebaran
“Kami meminta Kapolri segera memeriksa serta menindaklanjuti kasus penembakan di Tapos Depok serta menindak tegas Oknum Penyidik Unit 2 Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya, apabila terbukti terjadi pelanggaran maka sudah layak patut dan pantas di PTDH.” tegas Lilik Adi Gunawan.
“Seluruh perusahaan media maupun jurnalis konstituen Dewan Pers Independen (DPI) saya minta kawal hingga tuntas terkait kejadian penembakan di Tapos Depok yang diduga adanya kesewenang-wenangan oknum polisi Polda Metro Jaya.” pungkas Pengawas Dewan Pers Independen.
Sampai berita ini di tayangkan pihak Reskrimum Polda Metro Jaya belum dapat dikonfirmasi awak media.
Sumber: Eric_Presidium Dewan Pers Independen (DPI).
Eksplorasi konten lain dari Radar Nusantara
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
6 Komentar