Agus menuturkan, melalui rapat koordinasi lintas sektoral untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana serta tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, tuturnya.
“Kita ketahui bersama di pemilu sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, yaitu diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi tps, pemilih yang tidak terdaftar, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan,” sebutnya.
Hingga adanya petugas penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang meninggal dunia serta adanya beberapa pelanggaran seperti kampanye gelap ataupun yang dilaksanakan diluar jadwal, di tempat ibadah atau pendidikan dan dugaan diskriminasi peserta pemilu serta praktek money politik, bebernya.
Berita Lainnya
Kapolda menegaskan, hal ini dapat menjadi penghambat dalam kelancaran penyelenggaraan pemilu sekaligus berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas. Ia berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024, tegasnya.
BACA JUGA : Hari Kedua TMMD Ke 118 Kodim/Muna Laksanakan Pekerjaan Fisik Pembuatan Jalan di Kelurahan Danagoa
Diakhir sambutan, Kapolda berpesan khusus personil Polri, TNI dan Mitra Keamanan lainnya untuk kita pedomani bersama dalam rangka menciptakan situasi pemilu yang aman, diantaranya melakukan deteksi dini serta pemetaan kerawanan pada setiap tahapan pemilu dengan mengoptimalkan fungsi Intelijen didukung oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang terjadi di Masyarakat, pesannya.
“Oleh karena itu, kegiatan rakor lintas sektoral yang kita laksanakan saat ini begitu sangat penting untuk menciptakan keterpaduan antar seluruh fungsi kepolisan di Polda Sulteng dan stake holder lainnya. Baik dalam melakukan pemetaan potensi ancaman kerawanan, Analisa resiko terjadinya gangguan serta pencegahannya,” pungkasnya.